35125a89-ef71-47ca-b8ff-06ab1874fa01

ISLAM DAN AGRARIA

a5c8808f-9b61-4903-ad9f-0a1cf81cb3f1

UMC Kerjasama dengan Kementrian Agraria lakukan Sosialisasi Reforma Agraria Berbasis Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria

A. Pendahuluan

      Bahwa Islam merupakan agama sempurna, seperti dikemukakan Al Mawardi, dalam al-Muwafaqot dan kitab Dhuhal Islam, Ahmad Ali, juga dalam buku sprit Islam, syad Amir , ditegaskan sebagai khirasatud din , sekaligus Syiasatuddnya, artinya umat Islam tidak sekedar memperhatikan aspek-aspek ibadah, tetapi juga persoalan muamalat, trmasuk persoalan tanah.

         Berbagai urusan hidup tidak lepas dari hal ihwal pertanahan, efek dari masalah tanah berdampak dengan politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga Agama.

Pembahsan ini terkait dengan UUPA no 5 1960 sebagai bagian dari konsep pembaharuan Agraria. Ada 3 aspek penting dalam mengkaji landreform di Indonesia yg akan diuraikan, (1) askar sejarah dan filosofi

(2) prinsip dan teori (3) implementasi dan masalahnya.

B.       Akar sejarah dan filosofi Agraria

       Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, maka adat yang menjdi pranata kehidupannya bersentuhan dengan pranata Keislaman dalam konteks great tradition. Sebagai konfigurasi menuju terbentuknya sebesar-besarnya kemakmuran bangsa.

        Sejak kemunculanya, Islam sebagai pencerah dari kegelapan manusia. Bermula dari pencerahan teologis, kemudian membongkar tradisi diskriminatif, keadilan hukum, pemerataan ekonomi, sampai memanjatkan peradaban adiluhung ke seantero dunia.

   Maka dapat diasumsikan kehadiran UUPA sejalan dengan praktek pengelolaan yang pernah dilakukan salafussholihin sebagai suatu ikhtiar mewujudkan masyarakat pendukungnya.

           Masyakat dimanapun menghendaki terpeliharanya kemaslahatan dan Isalam meletakkn kemaslahan itu pada 5 ciri utama, yaitu justice, profitable, humanities , spritualities and ordereble yang dingkai dalam filsafat hukum yang disebut Addloruriyah Al-Khomsah.

C.       Implementasi dan problematikanya

        Manusia ditempatkan pada posisi sentral dr perspektif hukum, sebagai subyek hukum dan landrefom sebagai obyeknya, tercapainya fungsi landreform, terletak pada hsrmonisasi, sehingga terhindar dari sikap dan prilaku sebagai berikut;

  1. Keikhlasan untuk menjankan landreform bagi bangsa sehingga terhindar dari sikap koruptif yang merugikan bangsa dan negara. Eksperimentasi landreform mengalami perjalan yang sangat panjang, dari mulai menjadi buruh kolonial, buruh republik sampai sekarang masih menjadi buruh kapitalistik.
  2. Menghindari sikap dzolim, dengan alasan umum ataupun individu, sehingga rakyat kehilangan hak-hak esensialnya sebagai pemilik syah negri
  3. Menghindari sikap tamak dan rakus, karena sikap ini jelas-jelas bertentangan dengan
  4. Menjauhkan prilaku mubazir, supaya menjadi manusia
  5. Menjaukan watak fasik sehingga menjdikan bumi ini tidak hanya subur dan membawa makmur, tapi juga rakyatnya

       Maka sejatinya jika kita manpu menjaga kedaulatan agria dapat mewujukan kedaulatan-kedaulatan lainnya dalam mewujudkan marwah dan jati diri bangsa. Pengalaman-pengalaman pahit masa silam hendaknya menjadi pelajaran jangan sampai terulang di masa kolonial, kita pernah, ibarat kelaparan di lumbung padi, menjadi jongos di negeri sendiri, lebih senang hujan batu di negeri orang, betapan terdapat hujan emas, hidup bagai timun bongkok, adanya sama dengan tidak adanya, karena hanya besar ototnya, bekerja sekuat apapun tidak menemukan bejo, memang urip di zaman edan kude edan, nek ora edan rak kaduman. Tapi sebejo-bejone wong edan luwih bejo wong sing eling.

D.        Kesimpulan

        Dalam teori pertanahan terdapat 3 fungsi yaitu privasi ( komersialisasi/kepentingan profit), fungsi sosial mempertimbangkan kemanusiaan ( people ) dan fungsi Umum ( perintah planet/istikhlaf). Ketiganya dijalankan secara seimbang dan harmonis.

            UUPA no. 5 tahun 1960 sebagai produk founding father NKRI, yang didalamnya berkontribusi tokoh- tokoh bangsa, memikirkan dengan pengaturan hak pertanahan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, satu tarikan nafas dengan UUD pasal 33 dan akhirnya terwujud sebesar-besarnya kemakmuran bangsa Indonesia.

Cirebon, 08 Maret 2018

Prof. DR.H. Khaerul Wahidin, M.Ag

GB Humaniora dan Peradaban Islam

Kepemilikan Tanah Menjadi Hajat Hidup Manusia

Posted in Berita, Sambutan Rektor.